Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif (Studi Kasus Penyusunan PROLEGDA di DPRD Kota Surakarta Tahun 2010-2011)

Danusastro, Sunarno and Sutedjo, and Aminah, and Nurhayati, Nunik (2012) Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif (Studi Kasus Penyusunan PROLEGDA di DPRD Kota Surakarta Tahun 2010-2011). .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (28Kb)

    Abstract

    Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyusunan Program Legislasi Daerah yang partisipatif. Selain itu juga untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah yang partisipatif Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal atau empiris yang bersifat eksploratif . Lokasi penelitian di Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara Bagian Rapat dan Peraturan Perundangan DPRD Kota Surakarta, Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Partai Politik yang berkaitan dengan penyusunan Program Legislasi daerah yang partisipatif di Surakarta. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu meliputi wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu dimulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi data yang digunakan, setelah itu menyajikan data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk menyusun deskripsi dan pemahaman permasalahan digunakan teori pemerintahan daerah, teori legislasi daerah, teori Demokrasi. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut: Demokrasi merupakan bagian dari negara hukum Indonesia yang ditandai salah satunya dengan partsipasi masyarakat dalam pemerintahan sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, Program Legislasi Daerah yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah selama 1 tahun periode sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRD sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif dan partisipatif dan dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:12
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11804

    Actions (login required)

    View Item