Model Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Soloraya (SUBOSUKAWONOSRATEN) Terhadap Kesejahteraan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Tahun 2012-2013

Sutomo, and Purwaningsih, Yunastiti (2012) Model Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Soloraya (SUBOSUKAWONOSRATEN) Terhadap Kesejahteraan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Tahun 2012-2013. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (34Kb)

    Abstract

    Perbedaan standar upah khususnya UMK yang dianggap layak bagi pekerja dan pengusaha sering menimbulkan masalah dan pertentangan yang berkepanjangan, karena adanya polarisasi pada pasar tenaga kerja terutama perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha tentang upah minimum. Inti dari masalah yang dihadapi adalah : Model apa atau pertimbangan apa sajakah yang sesuai untuk menentukan besarnya upah minimum agar dapat memenuhi kesejahteraan pekerja tetapi tidak merugikan pengusaha agar usaha tetap berjalan dan berkembang. Oleh karena itu, tujuan khusus penelitian adalah membuat model penentuan UMK yang dapat diterima oleh semua kalangan yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan pengupahan diantaranya : para pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai regulator peraturan pengupahan. a. Kontribusi Terhadap Pembaharuan dan Pengembangan Ipteks Penelitian ini merupakan penelitian inovasi pengembangan ipteks pembuatan model penentuan UMK. Diantaranya dengan melaksanakan (1) survei terhadap pedagang diberbagai pasar bersama para perwakilan pengusaha, pekerja dan Dewan Pengupahan Daerah serta unsur Tri Partite, diharapkan dapat mengetahui besarnya Kebutuhan Hidup Layak Pekerja (KHL), (2) menggunakan data pendukung hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya adalah: inflasi, PDRB, jumlah Tenaga kerja, produktivitas perekonomian sebagai dasar pertimbangan, (3) analisis diskripsi digunakan untuk mengetahui peta aspirasi stacke-holder serta prosedur perhitungan dan penetapan UMK. Ada enam model sebagai alternatif penghitungan usulan upah minimum (UMK) yaitu : Model proyeksi penghitungan besaran upah minimum sesuai dengan (a) besaran upah minimum kabupaten/kota satu tahun sebelumnya yang ditetapkan Gubernur, (b) besaran kebutuhan hidup layak satu tahun sebelumnya, (c) pertumbuhan PDRB, (d) produktivitas dan pertumbuhannya, (e) inflasi daerah, (f) capaian KHL sesuai ketentuan dan kesepakatan stacke-holder. Ada empat model perhitungan proyeksi UMK berdasarkan pertimbangan tertentu diantaranya : (a) pencapaian nilai KHL, (b) Gabungan variabel penentu, (c) gabungan berdasarkan capaian KHL dan (d) perlunya menggunakan pertimbangan khusus kontribusi sektor industri dan pertumbuhannya. b. Perluasan Cakupan Penelitian Modifikasi Model Penentuan UMK dengan mempertimbangkan peran opini publik melalui media, kontribusi sektor industri dan produktivitasnya di daerah dan faktor eksternal di luar DPD sesuai ketentuan maupun aturan perundangan. Karena, berdasarkan pengalaman para pemangku kepentingan (stakeholder) pada situasi tertentu tidak selalu berpedoman pada aturan normatif sesuai ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan peran faktor eksternal sebagai bahan masukan model penentuan UMK. c. Kontribusi terhadap Pembangunan Pembangun terhadap sumberdaya manusia atau ketenagakerjaan, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas diantaranya adalah para pekerja dan keluarganya. Disisi lain, kesejahteraan pekerja dapat tercapai apabila perusahaan tetap eksis dan mendapat keuntungan dalam jangka waktu tertentu dan panjang. Tujuan perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan usaha dan memperoleh keuntungan menyebabkan pengusaha berusaha menyesuaikan biaya produksi, salah satunya dengan penyesuaian upah pekerja. Dari sisi pekerja, mereka memiliki harapan untuk dapat hidup layak dan sejahtera, tentu saja besarnya kebutuhan hidup layak semakin meningkat seiring dengan perkembangan waktu dan kondisi ekonomi. Secara ringkas dapat disimpulkan inti dari masalah yang dihadapi adalah : Model apa atau pertimbangan apa sajakah yang sesuai untuk menentukan besarnya upah minimum agar dapat memenuhi kesejahteraan pekerja tetapi tidak merugikan pengusaha agar usaha tetap berjalan dan berkembang. Pada gilirannya keberadaan pekerja akan menjadi salah satu daya saing bangsa dalam pasar kerja global sebagai bagian dari berjalannya pembangunan ekonomi suatu negara. d. Manfaat Bagi Institusi Kegiatan penelitian ini sekaligus sebagai upaya penerapan teori pengupahan dalam matakuliah ekonomi sumberdaya manusia (ESDM) di Fakultas Ekonomi, khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan terhadap pihak eksternal yaitu para anggota Dewan Pengupahan Daerah (DPD) Kota dan Kabupaten sebagai lembaga penentu dan pengusul UMK kepada Gubernur setiap tahun. Selanjutnya, dengan tersusunnya model penentuan UMK, dapat pula digunakan oleh para mahasiswa sebagai simulasi dan praktek menghitung besarnya UMK. Pada tahun ke 2 penelitian berlangsung, dapat dipergunakan sebagai materi kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja diberbagai daerah, terutama pada saat perhitungan UMK untuk meminimumkan perbedaan persepsi diantara para pemangku kepentingan. Artikel rencana dipublikasikan ke Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Masalah Ekonomi Pembangunan BPPE FE UMS Terakreditasi Dikti.

    Item Type: Article
    Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
    Divisions: Fakultas Ekonomi
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 21:23
    Last Modified: 17 Apr 2014 21:23
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11777

    Actions (login required)

    View Item