ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN SECARA HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN

Putri , IntanPermata (2013) ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN SECARA HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (569Kb) | Preview

    Abstract

    Intan Permata Putri, E0009168. , 2009. CRITICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT RULING ON THE NUMBER 46/PUU- VIII/2010 LEGAL RECOGNITION OF CHILD OUTSIDE MARRIAGE. Faculty of Law, University of Sebelasa Maret . It examines legal writing about legal phenomena Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 that during the controversy related to the amendment of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. In writing this law issues to be discussed are as follows: Principles and Legal Theory considerations used by the judge in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and legal effect of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 against recognition children outside of marriage. The research method used in the writing of this law using legal research dogtrinal or often called normative legal research, the nature of the study used an evaluative research, the approach used in this study is the approach of the laws, conceptual approaches, and Case Approach. Data collection techniques using document study, and to use data processing techniques of deductive logic. As the knife analysis in legal writing this review of the literature that is used, among others, a review of the position of children in the marriage, recognition and endorsement children, child protection as well as a review of the theory and principles of law principles, as well as General Overview Regarding the Constitutional Court. Amendment of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 Year 1974 About Marriages are decided by the Constitutional Court ruling that contain a legal breakthrough that eliminates discrimination against illegitimate children. Because in the constitutional court decision provides a way for children to learn outside of marriage biological father and give legal certainty to it. So when proven by science and technology a father should remain responsible for the illegitimate child. But this decision is hampered by several other provisions of the laws and regulations that can not be fully applied. Therefore, as a continuation decision progressive step should be followed by the implementing regulations. Key Word : Child Out of Mariage, Constitutional Court Intan Permata Putri, E0009168. 2009. ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN SECARA HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini mengupas tentang fenomena hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang selama ini menuai kontroversi terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam penulisan hukum ini permasalahan yang akan dibahas ialah sebagai berikut; Asas dan Teori Hukum yang dipakai pertimbangan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengakuan anak diluar perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dogtrinal atau yang sering disebut penelitian hukum normatif, sifat penelitian yang digunakan penelitian evaluatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dan untuk teknik pengolahan data menggunakan logika deduktif. Sebagai pisau analisis dalam penulisan hukum ini tinjauan pustaka yang digunakan antara lain tinjauan mengenai kedudukan anak didalam perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perlindungan anak serta tinjauan mengenai teori dan asas asas hukum, serta Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan yang mengandung terobosan hukum yang menghilangkan diskriminasi bagi anak luar kawin. Sebab dalam putusan tersebut mahkamah konstitusi memberikan jalan bagi anak luar kawin untuk mengetahui ayah biologisnya dan memberikan kepastian hukum terhadapnya. Sehingga ketika terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi seorang ayah harus tetap bertanggung jawab terhadap anak luar kawin tersebut. Namun putusan ini terhambat oleh beberapa ketentuan peraturan perundang undangan lainnya sehingga belum dapat sepenuhnya diterapkan. Oleh sebab itu sebagai langkah kelanjutan putusan yang progresif ini seharusnya ditindak lanjuti oleh peraturan pelaksana. Kata Kunci : Anak luar Kawin, Mahkamah Konstitusi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Tri Wahyu Prasetyo
    Date Deposited: 17 Apr 2014 17:54
    Last Modified: 17 Apr 2014 17:54
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11713

    Actions (login required)

    View Item