KEBIJAKAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) ( STUDI KASUS KORUPSI ANGGOTA DEWAN DI PONOROGO)

Indiantoro, Alfalachu (2013) KEBIJAKAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) ( STUDI KASUS KORUPSI ANGGOTA DEWAN DI PONOROGO). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (596Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Alfalachu Indiantoro, S311002001, 2011, Kebijakan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ( Studi kasus korupsi di Ponorogo Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dan dasar hukum kebijakan Kapolres ponorogo dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada para tersangka kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bentuknya evaluatif dengan memakai konsep hukum ke lima dengan pemahaman bahwa hukum adalah manifestasi makna makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Penelitian ini menggunakan data primer yang menggunakan wawancara di lapangan dengan pihak penyidik yaitu Polisi dan Jaksa dan juga didukung dengan data sekunder dalam bentuk dokumen berupa, peraturan perundang undangan, jurnal ilmiah, buku dan surat surat pendukung lainnya yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya penyidik dalam mengungkap kasus korupsi dilakukan dengan gigih dan usaha yang maksimal, namum belum menemukan hal yang prinsip dalam perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi. Atas kenyataan ini penyidik (Kapolres) membuat kebijakan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyididkan (SP3) terhadap 45 anggota DPRD kabupaten Ponorogo. Kebijakan penyidik ini diambil setelah adanya perintah secara formal dari pihak kejaksaan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Kenyataan ini dapat diketahui bahwa kebijakan Jaksa telah mengabaikan substasi hukum, dimana hukum harus memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Kata Kunci : Penghentian, SP3,Polisi ABSTRACT Alfalachu Indiantoro, S311002001, 2011, Investigators Policy Issue Warrant Termination of Investigation (sp3) (Case Study Corruption Member of Parlement in Ponorogo) Thesis: Graduate Program Universitas Sebelas Maret Surakarta. The purpose of this study is to find out the reasons and legal basis to issue ponorogo’s Police’s policies Warrant Termination of Investigation (SP3) on the alleged corruption case. This research is a descriptive study that looks evaluative using the fifth legal concepts with the understanding that the law is a manifestation of the meaning of the symbolic meaning of the social behavior as evident in their interactions. This study uses primary data using field interviews with investigators and prosecutors and police are also supported by secondary data in the form of documents such as, laws and regulations, scientific journals, books and other supporting letter and then analyzed using qualitative analysis. From the results of this research is that investigators attempt to uncover corruption done with determination and maximum effort sufficient, but have yet to find a principle in criminal acts of corruption. Of this fact investigators (police chief) made a policy issue an Order for Termination of Investigation (SP3) on 45 members of Ponorogo local parliament. Investigators policy was taken after a formal order from the prosecutor stating that the acts committed by the accused is not a violation of law. This fact can be seen that the Prosecutor had ignored substasi policy law, which law should give happiness and usefulness in society. Keyword :Termination, SP3, Police

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Nurrahma Restia
    Date Deposited: 03 May 2014 17:58
    Last Modified: 03 May 2014 17:58
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11332

    Actions (login required)

    View Item