TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BPK DAN BPKP MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SEMBIRING, FIRDANTA (2013) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BPK DAN BPKP MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (811Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Firdanta Sembiring, S.310811002, Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2013. Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis tentang kewenangan BPK dan BPKP menghitung kerugian negara dalam rangka pemberantasan tindak pindana korupsi berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam menilai dan menetapkan kerugian Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep dan pendekatan historis dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum, teori hierarki perundang-undangan, dan teori kewenangan serta Negara hukum ini menunjukkan bahwa kewenangan BPKP bertentangan dengan BPK berdasarkan UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertentangan itu timbul karena terdapat inkonsisteni dalam UU KPK dan UU BPK dalam penentuan lembaga yang berwenang dalam koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang BPK secara tegas menyatakan bahwa hanya BPK lembaga satu-satunya yang berwenang dalam menetapkan atau menilai kerugian negara, sedangkan dalam UU KPK mengatur bahwa selain BPK tedapat lembaga yang juga berwenang yaitu BPKP. Kewenangan BPKP yang bertentangan juga muncul dalam hal penentuan lembaga yang berwenang dalam penghitungan kerugian negara. Ketidakjelasan Pasal 6 (a) Undang-Undang KPK dan Pasal 32 UU PTPK dalam mengatur instansi yang berwenang dalam penghitungan kerugian negara digunakan oleh BPKP sebagai “senjata” untuk melancarkan kewenangannya. Ketidakjelasan itu menyebabkan suatu problematika dari aparat penegak hukum dalam menggunakan hasil audit dari BPK atau BPKP. Problematika itu muncul ketika hasil audit yang dipakai oleh aparat penegak hukum adalah hasil audit oleh BPKP, padahal dalam UU BPK secara tegas menyatakan bahwa BPK satu-satunya lembaga yang berwenang. BPK harus menjadi satu-satunya lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, seharusnya BPKP tidak bisa ikut serta mempunyai kewenangan yang sama dengan BPK. Karena pada dasarnya BPKP hanya berwenang dalam pemeriksaan internal pemerintah. Pengaturan lembaga yang berwenang dalam penentuan kerugian negara harus lebih dipertegas, sehingga ke depannya tidak terjadi suatu tumpang tindih kewenangan dan adanya kepastian hukum. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Korupsi, Pemeriksaan Keuangan xii Abstract Firdanta Sembiring, S. 310811002, Juridical Review About Authority of Supreme Audit Institutions (SAI) And Board of Finance and Development Control (BDFC) Calculating State Losses In The Context Eradication of Corruption, Thesis: The Post Graduate Program in law science, Sebelas Maret University, Surakarta 2013. The Objective of this research is to review of the in order to eradicate corruption relating to the duties, functions and powers between (SAI) to the (BFDC) in assessing and assign losses by State laws and regulations. This research used the normative legal research with the descriptive and evaluative design. It Applied statutory, concepts and historical approaches. The sources of the secondary data of the research were primary law material and secondary law material. The data of the research were gathered through library research. The results of the study based on the principles of law, authority, Hierarchy of law theory, and the rule of law theory shows that BFDC authority contrary to SAI under the Law of Anti-Corruption Commission (ACC) and the Law on the Eradication of Corruption in relation to the Constitution. The contradiction arises because there is a inconsistent the Law between ACC and SAI laws in determining the authorized institutions in coordinating the eradication of corruption. SAI law explicitly states that the SAI is the only institutions authorized to assign or assess the loss of state, whereas the ACC regulation provides that besides SAI there are also authorized institution that BFDC. The authority to the contrary BFDC also appeared in determining the authorized institutions in the country counting losses. Vagueness of Article 6 (a) of ACC regulation and Article 32 of Law on Corruption Eradication in regulating the authorized agency in the state's loss calculation used by BDFC as a "weapon" to launch their authority. The Obscurity led to a problem of law enforcement officers in the use of audit results from SAI or BFDC. That problems was appears when the results of the audit are used by law enforcement officers is the result of an audit by BFDC, whereas the SAI regulation explicitly states that the BPK is the only authorized agency. SAI should be the only free and independent institution in examining the management and accountability of state finances. Thereby, it supposed to BFDC did not able to participate has the same authority with the SAI. Basically BFDC just have authorities in the internal government examination. The Arrangements of institutions in determining the loss of state authority must be emphasized, so that did not happen a overlapping authority in the future. Keywords : Juridical Review, Corruption, Financial Audit

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Noviana Daruwati Kusuma Adi
    Date Deposited: 15 Apr 2014 23:59
    Last Modified: 15 Apr 2014 23:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11278

    Actions (login required)

    View Item