PEMERIKSAAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0321/Pdt.G/2010/PA.Ska jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.202/Pdt.G/2010/PTA.Smg)

Ardani, Weny (2013) PEMERIKSAAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0321/Pdt.G/2010/PA.Ska jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.202/Pdt.G/2010/PTA.Smg). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (471Kb) | Preview

    Abstract

    Weny Ardani, E0008253. 2013. EXAMINATION ON RELIGIOUS COURT’S VERDICT OF SURAKARTA THAT WAS REVOKED BY RELIGIOUS COURT’S VERDICT OF SEMARANG (Case Study of Religious Court’s Verdict of Surakarta No.0321/Pdt.G/2010/Pa.Ska Jo. Religious Court’s Verdict of Semarang No.202/Pdt.G/2010/Pta.Smg). Law Faculty of Sebelas Maret University. This research is aimed to perceive cross examination on Religious Court’s Verdict of Surakarta that was revoked by Religious Court’s Verdict of Semarang (Case Study of Religious Court’s Verdict of Surakarta No.0321/Pdt.G/2010/Pa.Ska Jo. Religious Court’s Verdict of Semarang No.202/Pdt.G/2010/Pta.Smg). This research is a normative descriptive research. The type of data that was exerted in this research was secondary data. Secondary data source which was used in this research including primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Data collecting technique used was literature. Data analyzing process was performed using both inventory and reviewing research by literature, the rule of law and the records that availed in interpreting the norm to respond counter the problems in this study. Based on the research, it can be resumed that the Magistrate declares unaccepted petition or lawsuit if the petition is not clearly modulated in clause 8 Rv, and modulated in Supreme Court’s jurisprudence Number 492 K/Sip/1970 date December 16th 1970 that does not accept unclear applicant’s petition. Magistrate has an authority to determine by stating that the applicant’s petition is not accepted without continuing the trial, it is to listen the respondent’s answer. The Magistrate in appellate contends differently, it is that the Magistrate should listen to the applicant’s and respondent’s statement, according to HIR clause 131 paragraph (2). Then, assuming that the trial in Religious Court has a disability law and the verdict has to be abandoned. At the last verdict in Religious Court, command to the magistrate of court of first instance to re-start the trial, by examining, arbitrating, and determining. The trial is re-started in Religious Court. Keywords: Unaccepted Verdict, Magistrate’s Consideration, Reconsideration Weny Ardani, E0008253, 2013. Pemeriksaan Kembali Putusan Pengadilan Agama Surakarta Yang Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0321/Pdt.G/2010/Pa.Ska Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.202/Pdt.G/2010/Pta.Smg) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemeriksaan kembali Putusan Pengadilan Agama Surakarta yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0321/Pdt.G/2010/Pa.Ska Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.202/Pdt.G/2010/Pta.Smg). Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakan, aturan perundang-undangan beserta dokumendokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hakim akan menyatakan permohonan/gugatan tidak diterima jika permohonan tersebut tidak jelas yang diatur dalam Pasal 8 Rv, serta diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang tidak menerima permohonan Pemohon yang tidak jelas. Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memutus dengan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima tanpa melanjutkan persidangan, yaitu mendengar jawaban Termohon. Majelis Hakim dalam Tingkat banding berpendapat lain, yaitu hakim harus mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) HIR. Kemudian menganggap persidangan di Pengadilan Agama cacat hukum dan putusanya harus dibatalkan. Dalam putusan akhir di Pengadilan Tinggi Agama, Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali, dengan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan. Persidangan dibuka kembali di Pengadilan Agama. Kata Kunci : Putusan Tidak Diterima, Pertimbangan Hakim, Pemeriksaan Kembali

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Tri Wahyu Prasetyo
    Date Deposited: 15 Apr 2014 18:41
    Last Modified: 15 Apr 2014 18:41
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11198

    Actions (login required)

    View Item