Peran Hukum Dalam Rangka Memberdayakan Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Tentang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo)

Sudarwanto, Al. Sentot (2011) Peran Hukum Dalam Rangka Memberdayakan Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Tentang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo). .

[img] Microsoft Word (Peran hukum, rekonstruksi kelembagaan, pengelolaan DAS) - Published Version
Download (28Kb)

    Abstract

    Permasalahan utama dalam studi ini adalah kenyataan bahwa DAS Bengawan Solo telah mengalami kerusakan dan pada tahapan kritis. Sementara itu hukum yang mengatur tentang DAS belum mampu secara optimal mendorong pemberdayaan kelembagaan pengelola DAS. Oleh karena itu perlu kajian kritis atas peraturan perundang undangan, kelembagaan yang mengatur tentang pengelolaan DAS. Melihat kenyataan DAS Bengawan Solo maka dirumuskan permasalahan : Bagaimana peraturan yang mengatur tentang kelembagaan DAS seharusnya berperan dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup? Mengapa sistem kelembagaan DAS Bengawan Solo dewasa ini perlu dilakukan rekonstruksi dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup? Bagaimanakah model rekonstruksi kelembagaan DAS Bengawan Solo? Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Analisis data yang digunakan menggunakan empat alur kegiatan, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dan pengumpulan data. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum sinkronnya Payung Hukum yang mengintegrasikan pengelolaan DAS Bengawan Solo secara terpadu. Sebagai contoh pengaturan sistem kewenangan wajib kepada pemerintah (pemerintah dan Pemerintah daerah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota) yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terjadinya Ego Sektoral akibat adanya Otonomi Daerah dimana DAS merupakan ekosistem yang tidak mengenal batas wilayah Administrasi. Pengelolaan DAS dilakukan dengan multi management baik Instansi Pusat dan Daerah (Kabupaten/Kota) serta belum adanya koordinasi yang baik dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjaga keterpaduan dengan jalan membentuk rumah komunikasi DAS. Rumah komunikasi yang dibentuk harus merepresentasikan stakeholders yang ada di wilayah DAS dari hulu sampai hilir, seperti unsure Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Rumah komunikasi DAS diarahkan sebagai organisasi non struktural, dan bersifat independen yang berfungsi untuk memecahkan persoalan, dan merumuskannya solusi secara bersama-sama seperti konflik kepentingan antar sektor atau antar pemerintah daerah.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Doktor
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 15 Apr 2014 02:49
    Last Modified: 15 Apr 2014 02:49
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11059

    Actions (login required)

    View Item