KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DI INDONESIA

Tatangidatu, Renti Alwina (2010) KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (374Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemalsuan obat dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder, yaitu data pustaka melalui literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemalsuan obat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan obat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP Pasal 386 Ayat (1), dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00; Pasal 197, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00; Pasal 198, diancam pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00; dan Pasal 201 dalam hal pelakunya korporasi, sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, sanksi terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda. Serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) butir a, diancam dengan sanksi Adminidstrasi (Pasal 8 Ayat (4)) serta Sanksi Pidana berupa pidana penjara maksimal 5 dan pidana denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (Pasal 62 Ayat (1) dan Pasal 63); Pasal 19 Ayat (1), diancam dengan sanksi perdata (Pasal 19 Ayat (2)) serta sanksi administrasi (Pasal 60). Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan obat dalam KUHP ada pada subjek tindak pidana orang atau pribadi, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, ada pada orang atau pribadi dan korporasi, pada korporasi pertanggungjawaban diberikan pada pengurus korporasi dan korporasi tesebut, dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pertanggungajawaban pidana juga ada pada orang atau pribadi dan korporasi, pertanggungjawaban korporasi diberikan pada pengurus korporasi. Selain dari pribadi orang dan korporsi, pertanggungjawaban pidana pemalsuan obat juga dapat diberikan pada pelaku yang lebih dari 1 orang, yaitu disebut dengan penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Kata kunci : Pengaturan, pertanggungjawaban pidana, pemalsuan obat

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: muhammad majaduddin
    Date Deposited: 24 Aug 2013 04:34
    Last Modified: 24 Aug 2013 04:34
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/10594

    Actions (login required)

    View Item