EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (ANALISIS MENGENAI PROSES IMPLEMENTASI DAN DAMPAK JANGKA PENDEK PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG AKTA KELAHIRAN DI KOTA SURAKARTA)

Titis Hardjanti, Titis Hardjanti (2009) EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (ANALISIS MENGENAI PROSES IMPLEMENTASI DAN DAMPAK JANGKA PENDEK PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG AKTA KELAHIRAN DI KOTA SURAKARTA). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (584Kb)

    Abstract

    Tujuan umum diselenggarakannya catatan sipil adalah untuk memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya mengenai perisiwa-peristiwa yang dialami atau terjadi atas diri seseorang, maka semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna yang mutlak kebenarannya di depan hukum (Victor S & Cormentyna S, 1991:69). Akta Catatan Sipil yang pertama dan paling utama wajib dimiliki ketika manusia lahir adalah berupa Akta Kelahiran. 4 Implikasi hukum atas hak diatas akan demikian luas dan mendasar. Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, jika seorang anak tanpa akta kelahiran diperjualbelikan di luar negeri, secara hukum pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anak tersebut. Selain itu pada aspek penataan administrasi kependudukan sendiri, hal ini akan menjadi momentum penting karena dampak terkaitnya dengan aspek hak dan kewajiban lain yang mengiringinya cukup banyak, seperti; hak dan kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, hak waris, Kartu Keluarga (KK), hak untuk bersekolah pada waktu yang tepat, hak mencari pekerjaan, serta hak lainnya. Walaupun kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masalah pencatatan kelahiran sebagai hanya teknis administrasi kependudukan semata. Cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh apakah seseorang itu eksis secara legal atau tidak. Padahal status legal seseorang diperoleh dengan dicatatkannya seorang yang baru dilahirkan kepada negara. Jadi, akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai privilege-privilege tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    J Political Science > J General legislative and executive papers
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara
    Depositing User: muhammad majaduddin
    Date Deposited: 23 Aug 2013 18:58
    Last Modified: 23 Aug 2013 18:58
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/10475

    Actions (login required)

    View Item