HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

D.P, Oktantiani (2010) HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

[img] PDF - Published Version
Download (325Kb)

    Abstract

    Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik”. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan bukan negara federasi. Sistem pemerintahan negara Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pemerintah membagi wilayahnya atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota tersebut mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang- Undang. Hal ini mengingat bahwa wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperlihatkan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang- Undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Lutvi Satriyo Putro
    Date Deposited: 22 Aug 2013 17:11
    Last Modified: 22 Aug 2013 17:11
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/10347

    Actions (login required)

    View Item