ORGANISASI PAPUA MERDEKA 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)

NGATIYEM, (2007) ORGANISASI PAPUA MERDEKA 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF
Download (432Kb)

    Abstract

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Apa yang melatar belakangi munculnya Organisasi Papua Merdeka; (2) Bagaimana Perjuangan Organisasi Papua Merdeka; (3) Bagaimana Usaha Pemerintah RI Dalam Memadamkan Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis meliputi empat tahap kegiatan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis primer dan sekunder berupa buku-buku, majalah dan koran yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis historis, yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Latar belakang munculnya Organisasi Papua Merdeka adalah: a. Pengaruh pemerintahan Belanda pada masa Residen J. P. Eechoud yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Belanda akan memberi kemerdekaan kepada Papua Barat selambat-lambatnya tahun 1970-an, namun cita-cita Papua Barat untuk menjadi negara yang merdeka telah dihadang oleh Perjanjian New York (15 Agustus 1962) antara Belanda dengan Indonesia yang tidak melibatkan bangsa Papua dan Papua Barat menjadi wilayah Indonesia; b. Kekecewaan rakyat Irian Jaya kepada Pemerintah Indonesia yaitu pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan atas Irian Jaya/Papua Barat dan tidak ingin melepaskan Irian Jaya kepada pihak lain (Belanda) maupun kepada rakyat Papua Barat sebagai negara yang merdeka. Indonesia mengambil tanah Papua Barat bukan karena alasan kemanusiaan terhadap bangsa Papua yang terjajah oleh Belanda, tetapi karena alasan ekonomi. Untuk menentukan status Papua Barat setelah perjanjian New York, yaitu merdeka atau berintegrasi dengan Indonesia, maka Indonesia melaksanakan PEPERA pada tahun 1969. Dalam perjanjian New York telah terjadi kesepakatan untuk menentukan status Papua yaitu dengan sistem ONE MAN ONE VOTE (satu orang satu suara). Namun oleh pemerintah Indonesia diganti dengan sistem musyawarah (perwakilan). Indonesia membentuk Dewan Musyawarah Pepera (DMP) berjumlah 1025 orang yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia bukan pilihan rakyat Papua. Dan untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA, pemerintah Indonesia melakukan intimidasi, teror, ancaman atas rakyat dan para pejuang Papua yang tidak mau memilih bergabung dengan Indonesia. Sejak 19 November 1969 Papua menjadi wilayah/berintegrasi dengan NKRI. Setelah berintegrasi dengan Indonesia terjadi dominasi politik oleh etnis non-Irian baik di pusat maupun di Pemda Irian. Dengan berputarnya waktu, di Irian Jaya muncul aspirasi rakyat Irian Jaya untuk merdeka lepas dari NKRI; vi (2) Perjuangan Organisasi Papua Merdeka adalah: a. Melakukan pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintah Indonesia diantaranya pemberontakan fisik yaitu dengan melakukan penyerangan terhadap pasukan TNI yang menjaga pos keamanan di Irian Jaya yang menimbulkan korban jiwa dari TNI. Sedangkan pemberontakan non-fisik yaitu melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora, penculikan dan proklamasi pemerintahan Papua Barat di Viktoria; b. Mencari dukungan kepada rakyat Irian Jaya. Organisasi Papua Merdeka dalam mencari dukungan rakyat Irian Jaya yaitu dengan cara mempengaruhi rakyat yang tinggal dipedalaman, karena mudah diprovokasi; c. Mencari dukungan kepada dunia internasional, yaitu negara-negara yang serumpun, Negara Eropa Barat, dan negara Afrika. (3) Usaha pemerintah RI dalam memadamkan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka adalah dengan menggunakan pendekatan keamanan yaitu mengirim pasukan TNI untuk melakukan Berbagai operasi untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka dan pendekatan kesejahteraan, yaitu pemerintah melibatkan TNI untuk melakukan operasi di daerah sasaran operasi kemudian setelah daerah itu dikuasai oleh TNI, baru diselenggarakan pembangunan. Dari kesimpulan di atas muncul implikasi bahwa penyelasaian separatis Organisasi Papua Merdeka seharusnya pemerintah melakukan tindakan dengan cara "cinta kasih" atau atas dasar persaman dan persaudaraan bukan dengan cara militer. Karena dengan cara militer dapat menimbulkan rasa dendam dari penduduk Irian Jaya, apabila ada keluarganya yang menjadi korban dari operasi militer pemerintah Indonesia yang menyebabkan rakyat Irian Jaya yang dahulu mendukung Indonesia justru bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka dan ingin mendirikan negara yang merdeka yaitu Papua. Rakyat Irian Jaya juga tidak puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, karena pembangunan terpusat di Jawa. Maka cara yang efektif yang dilakukan oleh rakyat Irian Jaya adalah melakukan perlawanan bersama Organisasi Papua Merdeka

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
    J Political Science > JQ Political institutions Asia
    Divisions: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Sejarah
    Depositing User: Hidayati Alifah
    Date Deposited: 16 Jul 2013 20:39
    Last Modified: 16 Jul 2013 20:39
    URI: http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/5587

    Actions (login required)

    View Item