PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL GEMPOL-PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

PRATIWI, OKI (2006) PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL GEMPOL-PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR. Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img] PDF - Published Version
Download (3110Kb)

    Abstract

    Pembangunan Nasional hingga saat ini masih dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia secara terus menerus, terarah, terpadu, dan terencana dalam rangka untuk mencapai Tujuan Nasional. Berbagai wujud nyata dari Pembangunan Nasional tersebut sudah dapat kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, sementara pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam mewujudkan Tujuan Nasional tersebut masih terus berlangsung semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, diperlukan adanya pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap, di mana tujuan 87 dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat pada tahap berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan pada perencanaan pembangunan sebelumnya. Dengan demikian akan tercipta suatu landasan yang kuat dan keefisienan kerja dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang. Pada masa pemerintahan saat ini, Pemerintah sedang mengarahkan pembangunan pada penyediaan fasilitas transportasi, dalam hal ini berupa pembangunan jalan di berbagai daerah di Indonesia. Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Jalan berperan penting untuk mewujudkan perkembangan antar daerah secara seimbang serta dalam memeratakan hasil-hasil pembangunan. Dengan semakin meningkatnya mobilitas fisik dan sosial masyarakat, peranan jalan semakin meningkat pula. Jalan dewasa ini bukan sekedar untuk mempermudah arus transportasi, melainkan pula berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dengan semakin meningkatnya peranan jalan, maka penyelenggaraan jaringan jalan dilakukan berdasarkan landasan hukum yang kokoh. Pemerintah telah menetapkan landasan kebijaksanaan penyelenggaraan jalan dengan beberapa landasan hukum, yaitu : 1. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 2. Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol Pengadaan jalan diselenggarakan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Pengadaan jalan diwujudkan dalam suatu jaringan jalan yang hierarkis. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 88 Undang-undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa jenis-jenis jalan terdiri dari jalan umum, jalan tol, dan jalan khusus. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol (Pasal 1 butir 2 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan). Penyelenggaraan jalan tol memerlukan bidang-bidang tanah yang cukup luas dan karena itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan tol harus dilakukan dengan memperhatikan peran tokoh dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali karena sebagian besar penghidupannya bergantung pada tanah. Mengingat masalah tanah adalah masalah yang sangat penting dan peka, maka dalam pengadaan tanah harus bersikap hati-hati, luwes, dan bijaksana dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan yaitu kepentingan Pemerintah di satu pihak dan kepentingan masyarakat di pihak lain. Untuk itu perlu adanya pendekatan yang dapat diterima dan dimengerti masyarakat. Maka perlu ditanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya, tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara. Dengan adanya keseimbangan di antara dua kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai ketertiban dan kesejahteraan seluruh rakyat (Sudargo Gautama, 1981:21). 89 Dalam pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagai suatu cara dalam pengadaan tanah terutama pembangunan jalan tol seringkali diwarnai dengan adanya sengketa yang berlarut-larut, akibat tidak adanya kesepakatan mengenai harga ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Oleh sebab itu dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut dilakukan musyawarah antara Panitia Pengadaan Tanah, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang salah satu tugas dan kewajibannya meliputi bidang penyelenggaraan jalan, termasuk jalan tol. Musyawarah dilaksanakan sebagai suatu proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan suatu tindakan awal dari pemerintah melalui pengadaan tanah dalam rangka melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Di samping itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu untuk dapat bekerjasama dengan Pemerintah seperti pernyataan dari Pasal 18 UUPA bahwa : 90 “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang”. Dapat pula dikatakan bahwa pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-hak atas tanah. Jadi pelepasan dan penyerahan hak atas tanah dimungkinkan, tetapi terikat dengan syarat-syarat penghormatan hak atas tanah itu sendiri yaitu pemberian ganti kerugian yang layak serta memperhatikan peranan tanah dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dari masyarakat, yang hak atas tanahnya dibebaskan, dan kelak dapat digunakan oleh masyarakat yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari keberadaan jalan tol tersebut. Untuk meminimalkan berlarutnya proses pembebasan tanah dalam proses pembangunan jalan tol kiranya perlu disepakati bahwa pengorbanan pemegang hak atas tanah diberi imbalan berupa ganti kerugian baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang memungkinkan yang bersangkutan melanjutkan kehidupannya karena kesejahteraan sosial ekonominya tidak mengalami penurunan setelah tanahnya dibebaskan. Perlu disadari bahwa hak seseorang atas tanah merupakan hak ekonomi yang dijamin dalam konstitusi. Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000), hal ini dimuat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H Ayat (4). Konsekuensinya, tindakan pengurangan atau peniadaan hak seseorang atas tanah karena diperlukan pihak lain harus diatur dalam undang-undang. (Maria S.W Sumardjono, 2005 : 98 – 99). Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum terbit 3 Mei 2005. Perpres ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 91 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, ada beberapa catatan mengenai Perpres ini yaitu : Pertama, dalam Konsiderans disebutkan, pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Pertanyaannya, prinsip penghormatan itu diberikan kepada hak atas tanah (obyek), atau kepada pemegang hak atas tanah (subyek)? Karena konstitusi menjamin hak seseorang (subyek) atas tanah (obyek) yang merupakan hak ekonominya, maka lebih tepat prinsip penghormatan diberikan kepada subyek. Kedua, pengertian kepentingan umum. Menurut Perpres kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat, tanpa pembatasan. Dalam Keppres, kepentingan umum, kepentingan seluruh lapisan masyarakat dibatasi dengan tiga kriteria yakni, kegiatan pembangunannya dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan mencari keuntungan. Pengadaan tanah oleh pihak swasta dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak bersangkutan. Ketiga, ganti rugi atas kerugian yang bersifat fisik dan non fisik. Keppres tidak memuat ganti kerugian yang bersifat non fisik. Perpres tidak menjabarkan lebih lanjut bentuk ganti kerugian non fisik tersebut. Keempat, Perpres dan Keppres tidak menjabarkan permukiman kembali sebagai alternatif bentuk ganti kerugian. Ketentuan tentang permukiman kembali seyogyanya memuat tentang : siapa yang berhak atas relokasi, syarat kelengkapan lokasi permukiman kembali, dan hak-hak peserta relokasi. Kelima, peran dan kedudukan Panitia Pengadaan Tanah (Panitia). Secara garis besar Perpres merujuk Keppres. Namun, ada perbedaan dalam kesan independensi Panitia menurut Keppres dan Perpres. Perpres menyebutkan, musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama Panitia, dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Sedangkan Keppres 92 menyebutkan, musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersangkutan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Perpres mengesankan, Panitia merupakan partisipan dalam musyawarah, sedangkan dalam Keppres Panitia terkesan lebih independen. Untuk masa mendatang, panitia harus berperan sebagai fasilitator yang independen. Keenam, penitipan ganti kerugian kepada pengadilan negeri berdasarkan dua alasan, yakni kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan secara teknis tata ruang ke lokasi lain dan musyawarah telah berjalan selama 90 hari kalender namun tidak dicapai kata sepakat. Keppres tidak memuat ketentuan serupa itu. Perpres ini telah keliru menerapkan konsep penitipan ganti kerugian yang dianalogikan dengan konsep penitipan yng terkait utang piutang dalam Pasal 1404 KUHPerdata. Selangkah lebih maju dibandingkan dengan Keppres, Perpres memuat ketentuan tentang Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah, yang berfungsi menetapkan ganti kerugian atas tanah sebagi bahan bagi Panitia untuk mengawali musyawarah. Di antara berbagai permasalahan dalam Perpres no. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengertian kepentingan umum dan penjabarannya dalam sebagian kegiatannya semakin mempertegas bahwa Perpres ini sarat permasalahan. Kepentingan umum merupakan hal yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimpementasikan. Pemberian makna kepentingan umum tampaknya seiring sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintah. Ketika orientasinya lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, maka kepentingan umum cenderung didefinisikan secara luas. Sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi tidak menjadi fokus, kepentingan umum cenderung didefinisikan secara sempit. 93 Hingga saat ini, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 606 km di mana 76% dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan selebihnya oleh perusahaan swasta, di mana di Propinsi Jawa Timur terdapat 2 ruas jalan tol yang telah beroperasi yakni ruas jalan tol Surabaya-Gresik dan Surabaya-Gempol. Belakangan ini, kebutuhan akan jalan tol di seluruh wilayah yang pertumbuhan pembangunannya cukup pesat, menjadi semakin meningkat, termasuk Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, memerlukan penyediaan aksesibilitas yang tinggi dengan kota-kota lain dalam wilayah Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memutuskan untuk membangun jalan baru, berupa sistem jalan tol yang terdiri atas 4 (empat) jalur koridor utama dari Surabaya, yaitu : 1. Jalan Tol Surabaya-Gresik, untuk koridor Barat-Laut 2. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, untuk koridor Barat-Daya 3. Jembatan Tol Surabaya-Madura, untuk koridor Utara 4. Jalan Tol Surabaya-Malang, untuk koridor Selatan Pada koridor Selatan, Surabaya-Malang, akan dibangun pula jalan tol ke arah timur yang dimulai dari antara Gempol dan Pandaan yaitu : - Jalan tol Pandaan-Pasuruan - Jalan tol Pasuruan-Probolinggo Kedua segmen tersebut masih dalam tahap Studi Kelayakan. Pembangunan Jalan Tol Surabaya – Malang, terdiri dari : segmen Surabaya – Gempol, yang telah dioperasikan sejak tahun 1986 dan segmen Gempol – Malang yang telah selesai dikerjakan Studi Kelayakan pada tahun 1991 oleh URS International, Inc / Trans Asia Engineering bekerja sama dengan Biec International, Inc. 94 Dalam laporan studi kelayakan tersebut, segmen Jalan Tol Gempol – Malang dibagi atas 4 (empat) seksi, yaitu : 1. Seksi 1 = Gempol – Pandaan. 2. Seksi 2 = Pandaan – Purwosari. 3. Seksi 3 = Purwosari – Lawang 4. Seksi 4 = Lawang – Malang. Seksi 1 yaitu segmen Gempol – Pandaan yang saat ini pada tahun penentuan rute Definitive Plan yang akan dilanjutkan dengan Rencana Teknik Akhir dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Seksi 2, 3, dan 4 disatukan menjadi segmen pandaan – malang, yang saat ini berada pada tahap Kaji-Ulang Studi Kelayakan yang dilanjutkan dengan penyusunan Land Plan. Selanjutnya sesuai dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL. 01.03- MN/150 tanggal 28 April 1995 maka PT Jasa Marga (Persero) yang bekerja sama dengan PT Margabumi Matraraya ditunjuk sebagai Penyelenggara Jalan Tol Gempol – Pandaan. Sedangkan untuk Studi Perencanan Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan, PT Buana Archicon ditunjuk sebagai Konsultan Perencana. Sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, dikeluarkan Keppres No. 39 tahun 1997 pada tanggal 20 September 1997 Tentang Penangguhan / Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan besar milik Departemen Pekerjaan Umum, yaitu Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol seluas 1.696,40 km, termasuk salah satunya yaitu status ruas Jalan Tol Gempol – Pandaan adalah Dikaji Kembali. Sejalan dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik, telah dikeluarkan Keppres No. 64 Tahun 2000 pada tanggal 8 Mei 2000 tentang 95 Perubahan Struktur Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara yang semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali, di mana status ruas Jalan Tol Gempol – Pandaan adalah Diteruskan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengadaan tanah dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum (Skripsi) dengan judul: PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL GEMPOL – PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Saputro Bagus
    Date Deposited: 14 Jul 2013 19:52
    Last Modified: 14 Jul 2013 19:52
    URI: http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/4173

    Actions (login required)

    View Item